Pemerintah Kabupaten Buton Utara yang dikoordinir Bappeda mengikuti rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan (Rakortekrenbang) untuk menyelaraskan target dan prioritas pembangunan nasional hingga daerah, bertempat di Claro Hotel Kendari, Selasa (16/4/2024).
Rakortekrenbang ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto.,S.I.K.,M.H, dan Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio.,M.Hum.,Ph.D.
Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio dalam sambutan pengantarnya menjelaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Ditekankan pula bahwa perencanaan pembangunan nasional dan daerah merupakan satu kesatuan yang harus diselaraskan secara baik, imbuhnya.
Menurutnya ada beberapa isu strategis yang menjadi fokus pembahasan dalam Rakortekrenbang tersebut antara lain:
Pertama, Penuntasan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Prevalensi Stunting:
Ditekankan bahwa kekurangan nutrisi pada masa pertumbuhan anak dapat menyebabkan stunting, yang kemudian berkontribusi pada kemiskinan ekstrem. Upaya penanganan harus merangkul semua golongan masyarakat.
Kedua, Pengendalian Inflasi: Peningkatan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali dapat merusak kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah, sehingga perlu diatasi secara bijaksana.
Ketiga, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM): Khususnya pada bidang pelayanan dasar, untuk memastikan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.
Ke empat, Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka: Dengan meningkatkan kapasitas tenaga kerja, terutama di sektor pertanian yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB daerah.
kelima. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim: Dnengan memperhatikan kondisi wilayah Sultra yang rentan terhadap berbagai bencana alam.
ke enam. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Termasuk optimalisasi kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan.
“Rakortekrenbang ini diharapkan dapat menyusun program dan kegiatan prioritas yang tepat dan terukur, serta berdampak pada hasil atau outcome dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025 mendatang,” ungkap Asrun.
Tahun 2025 juga merupakan titik awal perencanaan jangka panjang daerah, sehingga keselarasan dalam perencanaan menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.
Sementara itu, Kepala Bappeda Buton Utara Zainal Arifin HZ, SE, M.Si menjelaskan Mekanisme pembahasan Rakortekrembang dipimpin Bappeda dan OPD Provinsi Sultra yang meliputi:
1) pembahasan Desk indikator penyelenggaraan urusan dan non urusan( Wajib pelayanan dasar dunia188 , pilihan dan Pemerintahan umum);
2) pembahasan Desk kewilayahan/usulan( prioritas usulan Kab/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi Sultra).
Rakortekrenbang ini dihadiri pihak terkait, unsur OPD Provinsi Sultra dan Unsur OPD Kab/Kota se-Sultra yang akan berlangsung selama dua hari( 16-17 April 2024). Pungkasnya.
